Kemdikti Hapus Jurusan Produsen Pengangguran ?

Daftar Isi

Wacana penghapusan atau penutupan program studi (prodi) yang tidak relevan dengan industri sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia pada tahun 2026 ini. 

Pemicunya, berawal dari pernyataan Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, yang menyebut prodi-prodi perguruan tinggi ke depannya akan disesuaikan dengan 8 bidang industri strategis nasional, yakni kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim.

Mantan Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga ini juga menghimbau pihak perguruan tinggi rela untuk untuk memilah dan memilih prodi yang perlu ditutup. 

Ia pun berharap Kemdiktisaintek mendapatkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) untuk mengimpelentasikan rencana ini.

Dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026, ia menyebut ada 8 industri strategis yang perlu digagas, perlu ditumbuhkan. "Kalau bisa tumbuhnya tuh di atas 12-15%," kata Badri dikutip dari Kemendukbangga, Senin (27/4/2026).

Pernyataan ini sontak membuat netizen meradang. Dalam pantauan linimassa nampak -polarisasi dua kutub- pro dan kontra. Di satu sisi, publik -yang pro - melihat statemen dari Kemendiktisaintek sebagai  upaya yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan ekonomi nasional.

Publik beralasan bahwa sejumlah jurusan kini -dianggap- tidak relevan dengan kondisi zaman. Hal yang paling mencolok dapat di lihat dari kesenjangan (mismatch) yang besar, ketika perguruan tinggi berhasil mencetak 1,9 juta sarjana per tahun, namun banyak yang menganggur karena keterampilan mereka tidak dibutuhkan pasar (industri)

Berdasarkan data yang berhasil di himpun, sejumlah jurusan yang -di terancam - di tutup akibat "oversupply" antara lain bidang Kependidikan/Keguruan. Sebab, dengan jumlah lulusan mencapai 490.000 per tahun, tidak berbanding lurus dengan penyerapan kebutuhan Guru baru yang hanya berkisar 20.000 orang per tahun.

Di peringkat kedua ada prodi Ilmu Sosial yang juga mengalami kelebihan pasokan lulusan. Sedangkan prodi Administrasi juga terancam karena fungsinya sudah di gantikan oleh perangkat lunak bahkan kecerdasan buatan (Internet of Things).

BACA JUGA :

• Pungli KIPK, Mainan Oknum Kampus Biar Dapat Fulus
• Polemik Kalimat "Cukup Saya WNI, Anak Jangan!
• Ketika Kampus Rebutan Mahasiswa Abaikan Kuota

Disisi lain, penolakan (kontra) terhadap rencana penghapusan itu salah satunya disampaikan oleh dr Sudi Harjanto, yang menyebut beberapa jurusan yang layak di pertimbangkan agar tidak di hapus seperti ilmu Humaniora dan Filsafat.

Jika Pemerintah hanya melihat dari perspektif kebutuhan pasar, dan di bandingkan dengan oversupply, maka harusnya ada koreksi terhadap mata kuliah yang bukan ilmu terapan agar dibutuhkan Industri" ujarnya 

Praktisi Sejarah dan Budaya di Sidoarjo ini juga menyindir pemerintah yang tidak peka terhadap pentingnya ilmu pengetahuan sebagai penjaga peradaban. "Jika Ilmu Humaniora (Sejarah, Budaya, Sosiologi) kemudian di hapuskan atau -disederhanakan- (digabungkan) maka peradaban kita akan terancam, sebab generasi yang dihasilkan kelak tak lebih dari kuli yang dibutuhkan untuk industri" tukasnya

Di tengah polemik itu, ia pun tidak menampik fakta bahwa - kini telah terjadi over supply Sarjana- di Indonesia yang menyebabkan profesi menumpuk dan lapangan pekerjaan minim. 

Ia mengaku beruntung di bandingkan rekan dokter lain yang kini harus menganggur akibat tidak dapat membuka praktek pribadi. Jika terpaksa buka praktek, lanjut Sudi, maka pasien pasti lebih memilih berobat ke rumah sakit sebab telah memiliki polis kesehatan (BPJS) 

"Kenapa pasien harus merogoh uang lagi untuk berobat ke dokter praktek, toh berobat di Rumah Sakit sudah di jamin BPJS" tandasnya

Polemik penghapusan prodi inipun menjadi trending di lini massa, hingga akhirnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa program studi (prodi) di perguruan tinggi -yang tidak relevan dengan masa depan-  bukan ditutup, melainkan dikembangkan. 

Pernyataan Brian Yuliarto setidaknya -sementara- cukup untuk menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang menolak penghapusan prodi -tak sesuai industri. Sebab dibalik rencana itu, tentu secara "substansi" ada program studi yang harus dikembangkan sehingga relevan dengan perkembangan IPTEK

Kita tentu sepakat, kurikulum tradisional yang terlalu lambat berevolusi dengan pemanfaatan teknologi layak direvisi.  Penghapusan jurusan lama bukan berarti "mematikan ilmu", melainkan "mentransformasi kompetensi" agar lulusan memiliki nilai tawar di era disrupsi teknologi.

Editorial | Masardi