Dari Blora, Suluk Negarawan Menyemai Gagasan Perubahan Bangsa

Daftar Isi

Penulis |  Prayogi R. Saputra

Blora, -sebuah kabupaten, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai kota Pensiun- justru kini makin bangkit, bukan sekedar dalam pembangunan infrastruktur, melainkan "bangkit" dalam ruang berpikir. 

Jika kita tarik sedikit kebelakang, "spion" sejarah Blora menunjukkan kebangkitan ini bukan terjadi instan, sebab Blora - merupakan wilayah "istimewa" dalam sejarah pemikiran Indonesia. Sejarah mencatat, daerah ini mengalami pergolakan panjang, dan memberikan warna dalam perjalanan Republik 

Senior advisor Sekolah Negarawan, Adil Amrullah mengatakan Blora memiliki jejak panjang tentang keberanian berpikir dan tradisi perlawanan terhadap ketidakadilan. Dari tanah ini lahir nama-nama besar seperti Samin Surosentiko hingga Pramoedya Ananta Toer.

"Blora ini kunci. Ekosistem pemikiran di sini punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Maka orang-orang Blora perlu memuliakan yang unggul di masa lalu dengan yang sekarang untuk melahirkan sesuatu yang baru," ujarnya, saat menjadi pembicara dalam forum bertajuk Suluk Negarawan yang diselenggarakan oleh Lumbung Kreasi Nusantara bersama Sekolah Negarawan, 14 Mei 2026 

BACA JUGA : 

• Quo Vadis Literasi dan Tantangan Edukasi
• Rekonstruksi Literasi, Peran Penulis & Pergeseran Budaya Baca
• Kiprah Kopling, Mereduksi Kemiskinan Literasi

Dalam situasi seperti ini, lanjut Cak Dil,  sebuah tanggung jawab terhadap negara tidak boleh hanya dibebankan kepada pejabat ataupun elite politik. Setiap warga negara memiliki kewajiban moral untuk ikut memikirkan arah bangsa.

Dalam forum yang digelar di Hotel Azana Hill Resort Blora itu memuat diskursus yang lebih dari sekadar seminar kebangsaan biasa. Ia menjadi ruang perenungan tentang arah bangsa, tentang negara yang kian terasa jauh dari rakyat, sekaligus tentang upaya menemukan kembali makna kenegarawanan di tengah zaman yang gaduh oleh populisme dan pragmatisme politik

Dalam kegiatan ini hadir, di antaranya Senior advisor Sekolah Negarawan Adil Amrullah atau yang akrab disapa Cak Dil, Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, serta Wakil Direktur Bidang Hukum dan Kerja Sama Rinto Setiyawan.

Salah satu pembahasan utama dalam Suluk Negarawan adalah tentang perbedaan antara negara dan pemerintah, sebuah gagasan yang selama ini banyak diperbincangkan oleh Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.

Dalam kajian Sekolah Negarawan, negara tidak boleh direduksi hanya menjadi pemerintah. Sebab ketika negara sepenuhnya disamakan dengan kekuasaan yang sedang berkuasa, rakyat akan kehilangan ruang untuk mengoreksi jalannya bangsa.

Sekolah Negarawan menyebut bahwa selama hampir dua tahun terakhir mereka melakukan riset dan kajian serius terhadap gagasan tersebut. Dari proses itu ditemukan bahwa Cak Nun sebenarnya telah memiliki kerangka pemikiran yang utuh tentang negara, hanya saja memerlukan formulasi yang lebih aplikatif agar dapat diterjemahkan menjadi kerja sosial dan kebijakan yang membumi. 

BACA JUGA : 

• Amplop Lebaran, Tradisi Eidia vs Budaya Meminta ?
• Budaya Kemiskinan, Si Kaya Minta Bansos
• Perayaan "Flexing", Sebuah Tradisi sejak Era Klasik

Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra kemudian memaparkan teori "fraktal sosial" untuk menjelaskan persoalan bangsa saat ini. Menurutnya, praktik korupsi, feodalisme, hingga populisme tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk pola berulang dari level kecil hingga level besar. 

Ia mencontohkan bagaimana budaya suap kecil di level individu lambat laun berubah menjadi sistem korupsi yang dianggap normal dalam institusi. Pola serupa juga terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, termasuk dalam perilaku masyarakat di jalan raya maupun dalam birokrasi pemerintahan. 

Karena itu, menurut Prayogi, perubahan bangsa tidak cukup hanya melalui pidato moral atau pergantian elite politik. Perubahan harus dilakukan melalui dua jalur sekaligus: transformasi struktural dan transformasi kultural.

Transformasi struktural, kata Wakil Direktur Sekolah Negarawan Rinto Setiyawan, dapat dilakukan melalui amandemen kelima UUD RI untuk memperkuat tata kelola negara yang lebih sehat dan berkeadilan. Sementara transformasi kultural perlu dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara perlahan namun sistematis. 

BACA JUGA : 

• Ragam Upeti Pajak dan Budaya Rasuah di Era Kerajaan
• Maribong, Tanah Reshi Era Singhasari di Tepi Bengawan

Prayogi mencontohkan bagaimana platform digital seperti Shopee, Gojek, maupun sistem pelayanan modern KAI berhasil mengubah budaya masyarakat tanpa paksaan langsung. 

Teknologi, menurutnya, dapat menjadi alat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan big data, artificial intelligence, blockchain, hingga Internet of Things.

BACA : Karya Perupa, Dari Seni Benda Jadi Seni Data

Di penghujung forum, suasana Suluk Negarawan berubah menjadi ruang refleksi bersama. Para hadirin tidak hanya berbagi  dan memahami teori, tetapi juga diajak menyadari bahwa republik ini belum benar-benar selesai dibangun.

"Republik ini belum selesai. Mari kita bangun bersama, "ujar Cak Dil yang disambut tepuk tangan hadirin. (*)